Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola menilai hak politik TNI-Polri saat ini belum dapat diaplikasikan.
Sebab, banyak warga yang belum dapat melupakan trauma yang dilakukan TNI-Polri di masa orde baru.
“Kita lihat bagaimana aktivis dibunuh, rakyat Aceh dizolimi. Ini yang sulit dilupakan masyarakat,” kata Thamrin dalam diskusi Radio Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat.
Kata dia, dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melihat saat ini dan masa depan tetapi juga masa lalu. “Masyarakat tidak akan mudah melupakan perlakukan TNI pada masa lalu. Karena yang masuk dalam pikiran kehidupan manusia 3/4 nya adalah masa lampau,” ungkapnya.
“Karena yang merasakan dampak negatif TNI adalah generasi muda, sedangkan generasi tua cenderung tidak terlalu terpengaruh.”
Hak politik TNI-Polri baru dapat diterapkan jika semua masalah itu dapat diselesaikan.
“Harus ada penyembuhan luka-luka yang disebabkan oleh militer di masa lampau. Selesaikan pelanggaran HAM. Pihak yang melakukan kesalahan pada masa lalu harus satria tampil ke publik mengaku salah,” terangnya.
Meski begitu, hak pilih setiap warga negara tidak bisa dicampakkan begitu saja. Pemerintah harus membuat badan rekonsiliasi yang sempat tertunda. Karena jika hal itu tidak dilakukan maka masyarakat tidak akan siap menerima TNI Polri berpolitik kembali.
Apalagi, “kalau politik dibawah satu komando sangat berbahaya, TNI berpolitik baru bisa dipertimbangkan pada 2020,” pungkasnya.
Wacana memberikan hak pilih diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat 18 Juni lalu di Cipanas. Presiden meminta Panglima TNI mengkaji pemberian hak memilih pada personel TNI.
Sumber : Elin Yunita Kristanti, Desy Afrianti• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar